Faktaterkini.co.id, Deli Serdang - Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan diminta agar memanggil dan memeriksa Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 1 Pantai Cermin berinisial SA terkait penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2024.
Sangat banyak kejanggalan dalam LPJ BOS SMPN 1 Pantai Cermin pada tahun 2024 dengan total siswa sebanyak 855 orang dan menerima sebesar Rp. 940.500.000. Dengan rincian ditahap 1 tahun 2024 sebesar Rp.470.250.000, dan ditahap II sebesar Rp.470.250.000.
Hal yang sangat janggal pada komponen Pembayaran Honor pada tahap 1 sebesar Rp. 211.000.000 dan pada tahap 2 sebesar Rp. 142.750.000, sehingga setahunnya sebesar Rp. 353.750.000. Ini sangatlah besar dan perlu diperiksa untuk kebenarannya.
Selain itu pada komponen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana juga harus diperiksa, dikarenakan pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) dan Ruangan lainnya juga ada mendapatkan bantuan dari Pemerintah, tetapi dana yang dianggarkan untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Tahun 2024 sangatlah pantastik dan ini juga perlu diperiksa dalam penggunaannya.
Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain dianggarkan sebesar Rp 95.522.500 dalam setahun.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Lembaga Independen Peduli Aset Negara (LIPAN) Propinsi Sumatera Utara, Pantas Tarigan, MSi akan melayangkan surat laporan Dumas ke Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Kejaksaan dan Tindak Pidana Korupsi untuk mendesak agar secepatnya memanggil dan memeriksa Kepala Sekolah SMPN 1 Pantai Cermin berinisial SA terkait penggunaan anggaran dana BOS yang di kelolanya.
"Kita akan desak APH secepat nya memanggil dan memeriksa Kepsek SMPN 1 Pantai Cermin untuk periksa terkait penggunaan BOS dari Tahun 2023 sampai 2024. Jika terbukti ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran dana BOS yang dikelolanya, kita minta proses sesuai hukum berlaku," ujar Pantas, Selasa (4/11/2025).
Berulang kali tim ingin konfirmasi langsung ke Kepsek SMPN 1 Pantai Cermin inisial SA, namun Tim hanya bertemu dengan Satpam dan Bendahara sekolah yang mengatakan kalau Kepsek tidak berada di tempat.
"Ibu Kepala Sekolah tidak ada," katanya kepada Tim awak media. (Redaksi)
